Pemprov DKI Jakarta Salurkan Bantuan Medis dan Dana Rp3,8 Miliar untuk Korban Gempa NTT
By Admin
Dok. Pemprov DKI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi merespons status darurat bencana gempa bumi yang melanda kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengirimkan paket bantuan kemanusiaan secara bertahap. Langkah taktis dari pemerintah daerah ini diumumkan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melalui keterangan persnya pada hari Senin (17/8).
Fokus utama pemberian bantuan pada tahap paling awal ini dititikberatkan pada pengerahan sejumlah tenaga medis kompeten ke wilayah yang paling terdampak guncangan. Tim kesehatan tersebut rupanya telah diberangkatkan lebih awal menuju lokasi kejadian guna mempercepat proses penanganan medis kedaruratan bagi para penyintas bencana.
"Kemarin kami sudah mempersiapkan dan sebenarnya kami juga sudah mengirimkan tenaga kesehatan yang diberangkatkan dari kemarin ke NTT," ungkap Pramono saat dijumpai awak media di kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Kehadiran delegasi kesehatan dari Ibu Kota ini sangat diharapkan mampu menekan risiko fatalitas akibat keterbatasan fasilitas dan sumber daya medis di wilayah setempat.
Selain menerjunkan bantuan sumber daya manusia, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus aktif di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga turut berpartisipasi nyata melalui program penggalangan dana internal. Dari inisiatif kolektif para abdi negara tersebut, total dana kemanusiaan sementara yang berhasil dihimpun dilaporkan telah menembus angka Rp3,8 miliar.
Upaya pengumpulan dana amal ini direncanakan akan terus diperluas cakupannya dengan melibatkan peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta berbagai elemen masyarakat luas. Dana segar yang sudah dan akan terkumpul tersebut nantinya bakal disalurkan secara terarah agar dapat secepatnya membantu pemenuhan kebutuhan dasar para korban di posko pengungsian.
"Dan juga tentunya bagi siapa pun yang ingin berkontribusi untuk memberikan bantuan melalui Pemerintah DKI Jakarta, dengan senang hati kami akan menyalurkan secara transparan dan terbuka," jelas Pramono. Pihak otoritas Jakarta menjamin penuh bahwa seluruh rangkaian proses distribusi donasi titipan publik tersebut akan selalu diawasi secara ketat dan akuntabel (*)